GELIAT POLITIKUS BUSUK DUDUKI KURSI DPRD LEMBATA

Pemilu tinggal setahun lag,partai- partai peserta pemilu sudah ambil kuda-kuda. Geriliya politik dan permen politik sudah menyusup kepelosok-pelosok desa. Obral janji dan obral tampang terjual murah disudut-sudut dusun. Ada yang demi pemilu relah tinggalkan jabatan dan status sebagai pegawai negeri. Sekilas ada pertanyaan yang menghantui pikiran saya,sebenarnaya apa orientasi mereka untuk menjadi calon legislative? Sekedar ikut ramai atau sungguh-sungguh ingin merobah citra DPR yang mulai rusak dari hulu sampai kehilir? Ataukah untuk memperbaiki ekonomi keluarga?
Pada zaman ini menghalalkan segala cara untuk kepentingan peribadi adalah hal biasa. Manipulasi menyusup masuk diantara celah nilai, gagasan dan opini. Manipulasi adalah tindak kekerasan karena menggunakan strategi mengurangi kebebasan agar pendengar atau pembaca tidak mendiskusikan atau melawan apa yang dikomunikasikan (Breton,2000,24). Manipulasi masuk kejalan pikir seseorang untuk meletakan opini atau menciptakan kesan sesuai yang diharapkan oleh pelaku manipulasi. Pelaku manipulasi selalu sembunyi di balik kalimat-kalimat kabur dengan kata-kata yang tidak pasti. Informasi yang disampaikan terpenggal-penggal atau ditambah agar sesuai dengan kepentingan pelaku. Realitas dikesampingkan untuk mengobok-obok perasaan dan pikiran pendengarnya. (Jarcues Ellul).

Pendengar, pembaca dan rakyat terlebih yamg hidup didusun diposisikan sebagai mahkluk-makhluk bodoh apalagi ditamba dengan tekanan kekuasaan maka komunikasi macam itu diterima sebagai kebenaran. Namun dizaman demokrasi ini manipulasi mendapat perlawanan kritis dan cibiran. Omongan politisi tidak dihiraukan, penjelasan wakil rakyat dianggap angin lalu mesikipun mereka telah berusaha keras melakukan propaganda dan membangun komunikasi dengan rakyat namun citra politisi dan wakil rakyat tetap jeblok. Hal ini karena rakyat berani bertindak kritis dan media massa adalah aktor utama yang menjadikan rakyat terus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai sarana informasi, media massa menceriterakan politik dan kekuasaan sebagai gerombolan pembohong. Kekuasaan tidak lagi memaksakan kehendak. Bahkan informasi atau realitas yang mereka sampaikan acapkali tetap dianggap bohong, terlebi-lebih kalimat yang mereka bangun bersifat formal tanpa argumentasi yang tidak masuk akal.

Era reformasi bersama otonomi Lembata hadir bersama kemelut, orang –orang terburu - buru merebut kursi. Sikut demi-sikut bersentuhan dan kursi yang didudukinya menimbulkan gundah. Kata-kata dirangkai indah dengan lidah yang meliuk - liuk walaupun dilain hari diganti dengan tindakan yang menyakitkan. Pamong praja lebih suka menyimpan uang Negara lalu memetik bunganya, sementara orang –orang tidak pernah berhenti bekerja dengan hasil yang terus anjlok. Hutan-hutan digunduli, tanah digusur lalu hasinya ditimbun dinegeri asing. Anak –anak bumi putera memungut sisa-sisanya seraya menunduk bagai budak. Hukum berangsur bagai rumah pelacur. Hakim dengan pengecara bersekongkol menjadi muchikari. Berita jadi amarah, gedung-gedung gemerlap dan rumah rumah remang-ramang tumbuh bertebaran karena birahi sinting. Kothbah dari mimbar sekedar kembalikan alam pikiran manusia saat ini hanya celoteh yang hanya mengurangi letih.


Perilaku para politisi yang memperihatinkan, membuat masyarakat semakin resah. Keresahan rakyat kian sempurna ketika menyaksikan pentas politik ibarat panggung sandiwara. Masing –masing pelaku memaikan peran lelucon yang menggelikan. Dunia politik ibarat gerbong lokomotiv, dapat melaju dengan cepat tetapi meninggalkan kepul asap hitam disepanjang jalan yang dilalui baik secara ekonomi maupun status sosial.

Seorang teman saya pernah bilang “jangan percaya sama politikus! “ Apa yang dikatakan seorang politikus itu, tak ada yang bisa dipegang, hari ini dia berkata “jangan”, nanti siang dia sudah katakan “silahkan”! Sejam yang lalu dia menjelek-jelekan si “A”, sejam kemudian dia telah berangkul-rangkul, bercanda ria dan makan bersama diwarung bambu. Itulah politikus, jika bicara “Ya!”, sebetulnya “Tidak!”. JIka bicara “Tidak!” sebetulnya “Ya!” Sepintas pesan teman saya itu nampak berlebihan dan terkesan sangat antipati dengan politikus, maklum rekan saya mantan seorang aktivis. Saya sendiripun tidak tahu persis apakah saat rekan saya bicara seperti itu karena ia sedang didzalimi oleh teman-teman sejawatnya. Atau karena memang ia tengah membeberkan bagaimana cara kerja dan cara berpikir seorang politikus yang sebenarnya. Mungkin, bisa jadi, teman saya bicara seperti itu karena ia tidak mau saya ikut-ikutan terjun kekancah politik, atau Karena tidak diberi peluang sebagai kaum muda untuk menduduki kesempatan berekspresi. Karena usia saya waktu itu masih belasan tahun maka pesan tersebut hanya masuk telinga kanan lalu keluar lewat sebelah kiri. Ketika saya duduk di bangku kuliah, dalam sebuah diskusi ada beberapa orang dosen yang mengajar saya, juga memberikan sejumlah nasihat kepada para mahasiswanya agar jangan terjun kedunia politik. Alasannya karena politik itu kotor. Kepada kami diceritkan bagaimana perilaku para politikus yang sering menyikut, menyikat dan terkadang menginjak orang-orang didalam parpolnya sendiri yang dipandang sebagai musuh-musuhnya. Bahkan, kata dosen saya seorang politikus dapat berubah menjadi pembunuh kalau sudah berkaitan dengan kepentingannya untuk duduk disebuah jabatan. “Kalau keinginannya untuk duduk dalam sebuah jabatan dijegal oleh orang lain, maka dampaknya bakal terjadi pertumpaan darah. Itulah makanya dunia politik itu dikatakan kotor!” ujar dosen saya. Benar atau tidak, mari kita refleksikan. Pada kesempatan lain, dalam sebuah kothbah digereja juga pernah seorang pastor menyampaikan pesan yang sama. Menurutnya, aktivitas didunia politik itu banyak dosanya ketimbang amal. Untuk memperkuat larangannya itu, sang pastorpun membeberkan sejumlah realitas politik yang ada disekitarnya. “Cobah anda lihat, bagaimana sikap para politikus itu ketika dia belum menjadi penguasa. Setiap hari ia nempel terus sama rakyat, dengan harapan suaranya bisa diraih. Kemana-mana , selalu obral janji. Kalau terpilih nanti ia akan buat inilah, itulah. Pokoknya enak didengar dikuping. Tapi,begitu ia sudah duduk dikursi dewan, lupalah semua yang pernah dikatakan kepada masyarakat. Jangankan mau memenuhi janji, memberikan sedikit waktu untuk mendengarkan suara masyarakat yang telah memeilihnya menjadi penguasa, mereka berlagak sibuk. Seorang pemimpin harus meneladani Yesus yang datang sebagai guru, nabi dan raja bukan untuk dilayani melainkan melayani dan relah membasuh kaki para muridnya”. Tegas sang pastor.

Begitu zaman berputar kencang, banyak sekali penguasa yang selama ini ngecap doang, mulai bergelimpangan dengan sukes. Bahkan ada yang sampai stroke, karena belum sempat memperkaya diri. Maka, ruwetlah jalan hidup mereka. Keruwetan itu makin menjadi-jadi setelah setiap hari mereka disodori sejumlah rekening tagihan kredit yang belum lunas. Karena bingung bagaimana caranya untuk membayar tagihan tersebut, maka jadilah mereka terkena penyakit stroke. Itu menurut media massa.

Belajar dari pengelaman nasip para pejabat dan politikus itulah, nampaknya saat Ini banyak pejabat berlomba-lomba memperkaya diri sendiri. Tak perduli apakah cara –cara yang mereka tempuh itu bakal melukai hati rakyat, yang penting, tujuan untuk memperkaya diri bisa tercapai. Persoalan etis tidak etis, itu tak penting. “Memangnya etis bisa dimakan”?, ujar mereka. Yang penting, bisa mengumpulkan uang sebanyak bayaknya, sehingga ketika tidak jadi pejabat, bisa buka usaha. Bahkan tak sedikit para pejabat ada yang menyatakan : ” Kalau anda ingin makan etis silahkan! Saya lebi suka makan uang saja!”

Karena perilaku pejabat terkadang seperti yang tertulis diatas, maka tak heran jika dalam pergaulan dipanggung politikpun sangat jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam kondisi seperti itulah amat wajar jika masyarakat selalu menyeruhkan perluh ditegakkan moralitas perpolitikan di bumi pertiwi ini. Bagaimana mungkin moralitas dapat ditegakan, kalau setiap hari dibatok kepala mereka hanya uang dan uang. Dan bagaimana mereka bisa memberi contoh yang baik pada rakyat jika setiap kali bersidang, mereka selalu menebar api kebencian dan buruk sangka, terhadap sesama anggota sidang sehingga kebijakan yang diambil mereka, jauh dari harapan masyarakat. Faktor inilah yang yang menjadi penyebab tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan elite politik kita. Hal itu yang menjadikan kabupaten lembata masih tetap menderita luka lama. Program peningkatan air, jalan dan listrik tidak berjalan walaupun pada saat PILKADA menjadi program unggulan untuk menata bumi ikan paus lima tahun kedepan. Jumlah kemiskinan dan penganguran terus bertmbah dari tahun ketahun sementara upaya untuk pemberantasan agak sulit dilakukan karena kaum marginal hanya dapat disebut bila ada pemilihan umum. Bukan Cuma miskin, tetapi gagal panen dan gizi buruk tetap menjadi ikon kabupaten lembata. Belakangan ini saya baru tahu. Ternyata, pesan yang pernah disampaikan oleh teman saya, dosen dan pastor dulu ada benarnya juga. Jangan sekali-kali kita memberikan kepercayaan kepada seorang politikus, sebab kebanyakan omongan mereka sulit dipercaya. Sekarang mereka mengecam para koruptor, lima menit kemudian mereka malah mengunyah uang para koruptor itu. Sejam yang lalu menghujat para pelaku dan penerima suap, lima menit kemudian dia malah minta disuapi oleh para kroninya. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat mari kita doakan saja, mudah-mudahan Tuhan masi berkenan menyuapi mereka dengan Roh kudus, agar segera bertobat dan kembali kejalan yang benar.

Jika dicermati sejarah perjalanan republik ini, pasti kita temukan banyak sekali catatan buram tentang perilaku buruk para pejabat dan elite politik kita. Anehnya dari masa kemasa, selalu saja sama, yakni mayoritas para pejabat kita paling pandai bicara, tetapi tak mampu dalam bertindak. Coba saja kita cermati bagaimana sikap para elite politik dan pejabat kita pada saat merespon fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah diatur dalam undang-undang. Diberbagai forum dan dalam berbagai kesempatan, mereka tak henti-hentinya berteriak ganyang korupsi hingga mulut berbusa. Tetapi pada kesempatan lain, sepak terjang mereka dalam mencaplok uang rakyat, ternyata tak kala dahsyatnya dengan perilaku yang ingin mereka ganyang itu sendiri. Begitu juga ketika mereka menggerahkan semua elemen penegak hukum untuk memberantas peraktek kolusi dan nepotisme. Pada saat yang bersamaan, justeru mereka makin mencengkramkan kuku-kuku kolusi dan nepotismenya disepanjang jalan yang telah mereka lalui. Walhasil, disepanjang jalan jalan tersebut –dari hulu ke hilir –banyak dipenuhi oleh jaring-jaring korupsi, kolusi dan nepotisme baru hasil bentukan mereka sendiri.

Ketika persoalan itu diketahui publik dan diekspose media massa, maka mereka cepat-cepat cari selamat dengan cara mencuci tangan dan berusaha mencari kambing hitam. Ujung –ujungnya yang mereka salahkan adalah pihak pers. Media massa yang selalu menjadi guru bagi para pembaca dituding telah menyajikan berita yang tidak benar. Atau kalau tidak, mereka bakal menuding ada kelompok yang jadi rival politiknya sengaja menyebar fitnah untuk mencari dukungan bahkan mereka langsung memvonis bahwa ada sekelompok masyarakat yang bermaksud ingin memutarbalikan fakta dengan cara menyebar informasi yamg tidak benar dan berdasar. Padahal mereka sedang memutar balikan fakta. Licik memang! Tetapi begitulah kenyataannya.Tidak adanya sinkronisasi antara setiap kata dan perbuatan mereka terlihat sangat mencolok ketika menyikapi masyala kemiskinan, pengangguran dan gizi buruk yang tetap menjadi ikon lembata. Disaat ekonomi masyarakat yang mulai kembang kempis dengan gagal panen, dari atas podium mereka mencanangkan polah hidup hemat dan menjauhi pemborsan, tiba-tiba dikoran, radio dan televisi tersiar berita. Kepala daerah dan rombongan melakukan kunjungan keluar daerah untuk beberapa hari. Biaya kunjungan tersebut diperkirakan jutaan rupiah . Mendengar berita itu, rakyatpun jadi sesak napas. Selang beberapa menit kemudian terdengar kabar ada sejumlah anggota dewan minta uang rokok dari para kontraktor. Lalu reaksi rakyat bagaimana? “Sambil mengelus dada dan berucap anak saya terpaksa berhanti sekolah karena biaya mahal, kami butuh jalan,air dan listrik serta kami butuh makanan bergizi karena menurut ibu bides anak saya kurang gizi”



Dogel Blazt.
Mahasiswa Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang.
Devisi Penerbitan Dan Pers PMKRI Cabang Malang.
Hotline: 0341566659
Jln: Mayjend Panjaitan No 22A Malang – Jatim

MARGASISWA PANAS, SAAT PENERIMAN ANGGOTA BARU PMKRI CABANG MALANG

--------------------------------------------Anggota PMKRI sanctus agustinus Cabang Malang, berpose bersama didepan Margasiswa.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Malang Sanctus Augustinus mengadakan Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB) gelombang kedua periode 2007- 2008 yang diadakan pada hari Sabtu-Minggu 28-29 Juli 2008 yang bertempat di Margasiswa PMKRI jalan Mayjend Pandjaitan 22A. Upacara pembukaan kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Jendral PMKRI Karel K. Arisma karena ketua presidium PMKRI cabang Malang Vincensius Alien Seto berhalangan hadir karena ada urusan keluarga mendadak. Dalam sambutan Arisma mengatakan bahwa PMKRI sebagai Organisasi Pembinaan dengan semboyan tiga benang merah yaitu intelektualitas, katoliksitas dan fraternitas merasa terpanggil untuk menjawab tantangan krisis kader yang sedang dialami oleh Gereja dan Negara saat ini.
Kegiatan MPAB kali ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) se-kota Malang yang terdiri dari 17 orang sangat diharapkan dapat menjadi kader yang siap berjuang dengan terlibat bersama rakyat ter tindas. Dengan mengikuti pesan Yesus …” barang siapa yang mau mengikuti Aku, harus memikul salibnya, PMKRI sebagai organisasi Mahasiswa Katolik akan berjuang untuk membela Gereja dan Negara sampai titik darah terakir. ” ujar Arisma.
Sementara ketua panitia penyelenggara MPAB PMKRI Dogel Blazt, ditempat yang sama mengatakan, dengan mengusung tema “ Membangun Kader berjiwa Intelektual yang militant” akan memberikan nilai plus kepada para peserta. Hal ini dapat terbukti dengan sejumlah materi dasar yaitu: Visi dan misi PMKRI, metode jaringan dan gerakan PMKRI, tradisi dan simbol PMKRI, public speaking, managemen forum, managemen konflik, dan dasar- dasar jurnalistik. Untuk itu PMKRI ibarat mutiara yang terpendam didasar laut, kita akan memperolehnya tetapi harus siap untuk mengambil resiko untuk berenang, hanyut dan tenggelam. Dari sejumlah materi tersebut kiranya merupakan kado istimewa bagi peserta ketika kembali dan hidup bersama masyarakat, lanjut Blazt yang adalah mahasiswa fakultas hukum Unika Widya Karya. “Saya mengajak teman-teman peserta MPAB mengingat kembali pesan moral yamg disampaikan oleh Alm Mgr. Sugiopranoto yang mengatakan kepada semua kita orang katolik untuk 100 % katolik dan 100% Indonesia. Sesungunya ilmu pengetahuan tidak saja diperoleh melalui ceramah dosen tetapi dengan membuka diri untuk terlibat dalam organisasi. Di dunia ini tidak ada yangabadi, ijasahmu akan muda rusak dan musnah, satu-satunya yang tidak perna musnah adalah karakter seseorang, dia akan tetap hidup dihati rakyat walaupun kamu sudah mati.
Vandry Battu, wartawan Malang pos yang juga adalah mantan ketua PMKRI Cabang Malang dalam materi dasar-dasar journalist membagi ilmunya dengan metode tanya jawab. Suasana lebih hidup lagi saat moderator Alfons Rahmat memberikan waktu seluas-luasnya bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan. Karena diberikan waktu yang luas, peserta saling berebutan mengajukan pertanyaan untuk mengorek lebih jauh tentang; teknik mencari, menulis, dan mengirim berita juga cara bagaimana menghadapi nara sumber yang pelit memberikan informasi.
Sementara untuk matode jaringan dan gerakan PMKRI yang dibawakan oleh Emanuel Yuswantoro( Boim, red) lebih lengkap menjelaskan tentang bagaimana matode jaringan dan gerakan. PMKRI adalah organisasi massa yang memiliki banyak jaringan baik ditingkat lokal maupun tingkat nasional dan juga internasional. “Untuk melakukan pegerakan, PMKRI selalu melakukan diskusi rutin tentang berbagai problem sosial masyarakat. Dengan semboyan berjuang sambil terlibat, PMKRI sangat peka dengan masalah sosial, menemukan masalah, melakukan diskusi dan melakukan kajian pustaka adalah ciri PMKRI dan selanjutnya dituangkan menjadi tulisan untuk dipublikasikan melalui media.
Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Willy (mahasiswa asal Kalimantan yang saat ini kuliah di Universitas Kanjuruhan) bahwa apakah dengan melakukan demonstrasi merupakan satu-satunya jalan untuk perjuangkan kepentingan kaum marginal? Dengan mantap mas Boim yang juga mantan aktivis PMKRI angkatan 1998 atau pejuang reformasi mengatakan bahwa demonstrasi hanya pilihan terahkir untuk menyampaikan aspirasi.
“ Saat ini pemerintah atau pengambil kebijakan di Negara ini urat malunya sudah putus, untuk itu, bukan tidak mungkin dengan turun kejalan akan membuka mata hati mereka (baca pejabat) untuk melihat problem kemiskinan dan penganguran yang terus meningkat. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan aksi turun jalan dapat menentukan arah kemana pertiwi ini berkiblat. Indonesia merdeka tidak terlepas dari aksi pemuda dan mahasiswa, Soekarno jatuh juga karena demo mahasiswa, sampai dengan runtuhnya kekuasaan rezim Soeharto juga karena demo Mahasiswa. Karena itu, menjadi mahasiswa adalah kenangan terindah dan tak dilupakan. Satu hal yang perlu diingat bahwa bagi aktivis mahasiswa selalu takut sama dosen, dosen takut sama pemeritah, pemerintah takut sama aktivis mahasiswa,“ tegas wartawan SINDO tersebut.
Sementara itu, pada hari Minggu 29 Juli 2008 peserta disugukan materi public speaking yang dibawakan oleh panitia dan pengurus DPC PMKRI, mencakub beberapa poin yaitu, teknik memimpin rapat, teknik berbicara diforum. Acara ini lebih seruh karena setiap peserta diwajibkan untuk praktek lansung dan harus bisa. Yustina Bilu Miku, mahasiswa fakultas teknologi hasil peternakan Universitas Tribuwana Tunggadewi kepada media ini menyampaikan bahwa “ dengan bergabung bersama PMKRI walaupun baru 2 hari tetapi ia merasa bangga menjadi anggota PMKRI, ada banyak yang saya dapat dari PMKRI ini adalah sala satu bekal saya disamping gelar keserjanaan yang sedang dalam proses, ujar Tini. Berbeda dengan Yosep Sanga Blikololong, seorang peserta yang datang dari IKIP Budi Utomo, punya kesan bahwa, disamping tertarik dengan organisasi PMKRI juga sangat terpikat dengan materi tentang dasar-dasar journalistik. “ Saya sangat tertarik dengan materi dasar-dasar jornalistik karena saat ini saya kuliah dengan mengambil jurusan Bahasa Dan Sartra Indonesia sehingga hal ini menjadi modal saya untuk mengikuti kuliah bidang studi journalistik,” kesannya.
Kegiatan MPAB PMKRI tidak saja bernuansa ilmiah tetapi ada nuansa rohaniah yaitu upacara ekaristi bersama yang dipimpinoleh Rm. Wigno. O.carm dalam kotbahnya beliau berpesan bagi semua anggota dan calon anggota PMKRI untuk tetap konsisten pada garis perjuangan PMKRI dan tidak boleh kehilangan nilai-nilai kekristenan.
Acara penutupan MPAB diakhiri oleh pelantikan anggota baru oleh sekretaris jendral PMKRI cabang Malang dengan surat keputusan No 09/ DPC /Kep / VI / 08 memutuskan dan menetapkan tujuh belas peserta MPAB sah menjadi anggota.(Blaz)

BIROKRASI TUMPANG TINDIH, KEMISKINAN SULIT DIBERANTAS

Tulisan ini berangakat dari hasil diskusi anggota PMKRI basis Widya Karya yang terjadi belum lama ini sabtu (24/5) di Kelampok Kasri. . Diskusi rutin mingguan tentang kontroversi bantuan langsung tunai yang diterima oleh kepala keluarga miskin sebagai kompensasi pemerintah terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak, menggambarkan pemerintah tidak bijak bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Data kepala keluarga miskin yang digunakan adalah hasil sensus balai pusat statistic yang dilakukan pada tahun 2005 adalah preseden buruk birokrasi indonesia. Saharusnya dengan diberlakukan desentralisasi pemerintahan yang merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri setiap, daerah / kota harus mempunyai data yang akurat tentang jumlah kepala keluarga miskin. Masyalah seperti yang tersebut diatas tidak terlepas dari peran birokrasi kita yang tumpang tindih sehingga berdampak pada efektivitas pelayanan public terhadap masyarakat. Salah satu persoalan yang dikeluhkan oleh banyak kalangan adalah kesalahan pemerintah dalam mendefenisikan kemiskinan sehingga berdapak pada bagaimana pendataan keluarga yang tergolong miskin dan bagaimana upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Secara antropologis, kemiskinan adalah individu atau keluarga yang mengalami kesulitan dalam menghidupi keluarga mereka, itu semua dikarenakan oleh tingkat pembelanjaan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok khususnya dalam hal pangan, atau sekedar untuk bertahan hidup, juga dengan kata lain memiliki tingkat perekonomian yang sangat rendah. Kemiskinan juga selalu diartikan dengan ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti dalam hal makanan, pakaian, bahkan tempat tinggal. Dalam hal makan, di Indonesia orang lazimnya makan tiga kali sehari, tetapi untuk alasan tertentu mereka sengaja makan dua kali sehari, misalnya orang yang sedang menjalankan program diet atau sedang kurang nafsu untuk makan. Sebaliknya, orang miskin, mau makan tiga kali atau lebih saja tidak mampu. Demikian juga dalam hal pakaian seadanya, Juga tempat tinggal. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak bisa berkembang dalam hal perekonomian.
Orang tidak mampu biasanya disebabkan oleh macam-macam penyebab, diantaranya; faktor alam, faktor bukan alam dan juga faktor gabungan. Faktor alam menjelaskan, orang tidak mampu karena alam tempat orang itu bermukim. Alam tidak lagi menyediakan bahan makanan yang dapat dioleh menjadi bahan makanan. Laut dan sungai tidak lagi menyediakan ikan untuk dimakan, tanah tidak lagi menyediakan lahan subur untuk dijadikan sawah atau ladang. Hutan tidak lagi menyediakan bahan makanan seperti umbi-umbian atau binatang buruan . Pada masarakat yang semua bahan makanannya disediakan oleh orang lain, maka untuk memperolehnya membutuhkan uang. Seorang penarik becak misalnya dapat memperoleh makanan apabila ia menukarkan jasanya kepada penumpang dengan demikian ia mendapat upah untuk menghidupkan keluarganya. Jika faktor pertama berkaitan dengan alam, faktor kedua berkaitan dengan uang maka faktor ketiga adalah faktor gabungan. Faktor ini berhubungan dengan kemajuan teknologi informasi dan peluang. Selain itu, lapangan pekerjaan yang sulit. Penarik becak mungkin mempunyai kemampuan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahan, tetapi banyak juga jumlah orang yang memiliki kemampuan sama dengan mereka, atau juga memiliki kemampuan menyablon kaos tetapi banyak juga yang mempunyai keahlian yang sama. Ini menyebabkan persaingan makin ketat. Persaingan berkaitan dengan besar kecilnya kesempatan. Semakin tinggi persaingan, semakin kecil kesempatan yang diperoleh. Persoalan lain yang sangat penting adalah adalah modal usaha. Yang dimaksudkan dengan modal usaha adalah sejumlah dana awal yang digunakan untuk membiayai proses produksi. Modal diperluhkan untuk membeli bahan baku, alat produksi dan bahan penunjang lainnya. Bagi sebuah usaha baru modal dapat diperoleh dari milik sendiri atau juga modal pinjaman. Modal sendiri biasanya mengandlkan tabungan yang sudah dikumpulkan sekian lama. Sedangkan pinjaman dapat diperoleh dari bank atau pihak lain. Orang yang bisa menabung adalah mereka yang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan pinjaman modal hanya dapat diberikan bila ada kepercayaan dari pemberi pinjaman. Kepercayaan hanya bisa dipenuhi melalui jaminan yang diberikan oleh pengguna modal.

Ceritera diatas menggambarkan betapa sulitnya menjadi orang miskin. Makan saja susah apalagi menabung. Jika mereka ingin mendapatkan pinjaman untuk modal usaha, tentu lebih susah lagi. Apa yang dapat mereka jadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman? Meskipun berbagai upaya pemerintah dengan sejumlah program yang ditawarkan dan juga dana miliaran rupiah dikucurkan namun problem kemiskinan tetap menjadi ikon bagi bangsa indonesia yang terkenal kaya akan sumber daya alamnya. Program pengentasan kemiskinan itu misalnya, Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNBM) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum meyentuh masyarakat miskin. Kurangnya sosialisasi dan pendataan jumlah kepala keluarga miskin, menjadikan masyarakat terus bertanya bagaimana kinerja birokrasi kita.
Konsep birokrasi modern dan rasional yang dianut oleh Negara-negara maju selama ini tidak terlepas dari gagasan Weber(1947-150), Webar memandng birokrasi sebagai sebua organisasi yamg hirarkis, dimana PNS berkewajiban melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan-urusan publik. Sebagai sebua lembaga, birokrasi juga melaksanakan fungsi dan kewajiban pemerintah. Idealnya dalam suatu katagori miskin, seringkali data yang lainya. Pegawai negeri yang diangkat setiap tahun tetapi hanya mau caplok gaji doang tanpa bekerja sesuai tugas dan jabatannya. Padahal pada saat ini, yang dibutuhkan adalah pelayanan yang satu atap dan itu tentu saja membutuhkan instansi yang efektif. Kedua, implikasi dari banyaknya instansi yang dibuat untuk mengakomodasi orang yang belum kebagian posisi itu, tentu saja berimplikasi kepada besarnya anggaran. Bertambahnya instansi, dengan sendirinya akan menambah alokasi anggaran belanja daerah untuk operasional dan program instansi yang dimaksud. Persoalan ketiga, terkait dengan soal etos kerja. Banyak instansi tidak dengan sendirinya akan menambah kualitas yang meningkat. Banyak soal yang sering jadi ironi. Misalnya, data jumlah kepala keluarga miskin yang dikeluarkan oleh BPS terkadang tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan. Inilah salah satu akibat yang ditimbulkan kalau pembentukan instansi didaerah tidak dirancanng secara matang. Tidak mempertimbangkan unsur efektitas dan efesiensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembentukan lembaga tidak lagi berdasarkan prinsip pengorganisasian yang rasional dan obyektif, tetapi untuk mengakomodasi kepentingan elite lokal dan organisasi pemerintahan daerah. Parahnya lagi, pertimbangan dalam pembentukan
tugasnya pada pelayanan masyarakat (Gladden 1956:17-18)

Bagaimana dengan birokrasi di Indonesia? Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atau Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengakui, sejak diberikan keleluasaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, lembaga didaerah tumbuh tak terkendali. Bahkan, ada kabupaten atau kota yang memiliki 40 instansi pemerintahan atau dinas. Pertumbuhan instansi pemerintah itu hampir terjadi diseluruh unsur dan aspek sehingga membuat kondisi obyektif birokrasi pemerintahan menghadapi masalah serius. Salah satu aspek persoalan serius itu adalah dibidang kelembagaan (organisasi birokrasi), (kompas.2007).

Sebenarnya ada tiga persoalan yang menjadikan lambanya birokrasi kia adalah: Pertama, Efektifitas. Struktur kelembagaan dan kinerja birokrasi cenderung tidak efektif. Dalam konteks instansi di daerah, hal ini terkait dengan persoalan banyak instansi yang sterkadang tumpah tindih dan menjadikan mata rantai pelayanan sangat berliku misalnya proses pembuatan KTP, kartu kuning, bagi para pencari kerja dan surat-surat instansi itu lebih cenderung untuk kepentingan akomodasi. Jadi nuansa dan kepentingan untuk memberi tempat siapa pejabat yang belum kebagian tempat, kemudian dibentuk dinas / instansi dengan mencari-cari tugas yang sesuai dengan pejabat itu. Meskipun banyak instansi dibuat, tidak dengan sendirinya pelayanan public kemudian bisa berjalan maksimal.

Dogel Blazt.Pro Ecclesia et Patria!!!

Pojok Kampus

Non scoleae sed vitae dicimus

Universitas Katolik Widya Karya Malang mengukuhkan 111 wisudawan-wisudawati terbaik dengan cara yang berbeda yang dikemas dengan menyatukan seabad kebangkitan nasional dengan menghadirkan menteri pemuda dan olah raga, Adhiyaksa Dault. Dengan kehadiran Mentri Pemuda dan olahraga diharapkan mahasiswa dan masyarakat tahu bahwa belajar dikampus itu bukan untuk sekedar mencari ilmu, tetapi juga belajar untuk menghadapi kehidupan dan tekanan sosial. Momen kebangkitan nasional juga diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh civitas akademika Unika Widya Karya agar tetap berkiprah lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui kualitas perkuliahan, menejemen hinga penelitian dan pengabidian kepada mayarakat. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Universitas Widya Karya Malang mendapat penghargaan dari Kopertis wilayah VII Jawa Timur terhadap peran serta dalam penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.

Momentum kebangkitan nasional ini sengaja kami pilih agar wisudawan lebih termotivasi untuk mau berjuang tidak saja untuk masa depan perbadi, tetapi juga mengambil peran penting dalam pembangunan Negara dan gereja, ungkap Romo Michael Agung Christiputra.O.carm. MA, Rektor UNIKA Widya Karya, jumat (25/5) dalam konperensi pers di Hotel Kartika Graha. Ditengah persaingan global, Kemampuan akademis saja tidal cukup sebagai bekal mahasiswa saat duduk di bangku perguruan tinggi, tetapi Kemampuan soft skill juga sangat perlu dibutuhkan. Untuk menumbukan kemampuan tersebut, bisa dilakukan dengan peringatan hari-hari besar nasional sebagai momen menumbhkan rasa kebangsaan. Karena itu, momen wisuda UNIKA Widya Karya sabtu pekan lalu, dimanfaatkan untuk memperingatkan 100 tahun kebangkitan nasional. “Saya sangat setuju jika soft skill terus dikembangkan pada mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya mempunyai kemampuan akademis saja, tetapi seimbang dengan kemampuan non akademis . lulusan seperti inilah yang dibutuhkan oleh dunia kerja”, ujar rektor Universitas Katolik WIdya Karya Malang.

Menurut Romo Michael, dunia kerja tidak membutuhkan lulusan yang pandai secara akademis, melainkan kemampuan kominikasi dan bekerjasama. Kebutuhan ini menjadi tatangan perguruan tinggi untuk mencetak lulusannya agar siap bersaing didunia kerja dengan lulusan perguruan tinggi lainnya. Dan meskipun Universitas Katolik Widya Karya hanya kampus kecil jika dibandingkan dengan kampus lainnya namun telah terbukti sebagai kampus yang yang diburuh oleh dunia kerja. Untuk itu bukan kuantitas lulusan yang dibutuhkan tetapi kualitas dari hasil sebuah proses. Hal ini dapat dibuktikan dengan lulusan Widya Karya yang cepat terserap didunia kerja. “Pada tahun ini, lebih dari 50% lulusan kami sudah bekerja walaupun belum diyudisium. Adalah sebuah kebanggan tersendiri bagi kami para pengajar khususnya dan kampus Widya Karya yang sudah berusia 26 tahun dan telah banyak berkiprah dalam kemajuan bangsa dan Negara. Mahasiswa kami banyak yang tidak ikut yudisium , karena sudah bekerja, terutama mahasiswa dari fakultas ekonomi dan Menejemen Informatika dan teknologi (MITEK), karena itu, dua fakultas ini menjadi fakultas faforit di Universitas Widya Karya”, tutur Romo Rektor.Kepercayaan dunia kerja terhadap lulusan Universitas Widya Karya, merupakan tantangan agar perguruan tinggi ini tetap membenah diri melalui penalitian dan pelatihan secara terus menerus dengan melibatkan stakeholders besar, menenga dan kecil agar tetap dipercaya, karena itu pihaknya harus terus menggenjot penelitian dan pengembangan sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan .

Dalam acara wisuda yag direncanakan menghadirkan Menteri pemuda dan olah raga, Adhiyaksa Dault, namun beliau tidak sempat hadir karena ada urusan kementrian sehingga kehadiran Menpora diwakili oleh asisten Ahli kementrian pemuda dan olahraga Prof. Dr. dr. Jam Tangkudung Sportmed, yang dalam orasi ilmiah dihadapan para wisudawan-wisudawati dan para orang tua wisudawan-wisudawati lebih menekaankan tentang relevansi perayaan hari kebangkitan nasional bagi seluruhrakyat Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat ilmiah.

Sementara ditempat terpisah Erlin, wisudawati dari D III MITEK kitika diminta komentarnya mengatakan dengan berbekal kemampuan yang diperoleh dia siap untuk mengabdi dan terjun kedunia kerja bila terpanggil untuk mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat Ende. Tidak sia-sia saya hadir di Malang dan menjadi mahasiswi UNIKA Widya Karya, ada banyak yang saya dapatkan melalui bangku kuliah dan juga lewat pengelaman berorganisasi. Lewat organisasi PMKRI yang saya geluti, dapat mengasah kepekaan saya terhadap fenomena social yang terjadi dimasyarakat, ujar aktivis PMKRI tersebut. Kepada semua anggota PMKRI basis Widya Karya, ia berpesan untuk tetap aktiv dalam diskusi mingguan dan mempromosikan PMKRI kepada setiap mahasiswa Widya Karya sehingga jumlah basis kita terus bertambah dari tahun ketahun. (Team)